Advertisements
Archive by Author

Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

27 May

Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian prestasi dan wanprestasi dalam hukum kontrak. Oke kita langsung aja ya ke pembahasannya 🙂

—A. Pengertian Prestasi
Pengertian prestasi (performance) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
—Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :
– Memberikan sesuatu;
– Berbuat sesuatu;
– Tidak berbuat sesuatu.
—
B. Pengertian Wanprestasi
Pengertian wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
—Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.
—Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena *:
– Kesengajaan;
– Kelalaian;
– Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

* Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Advertisements

Konsekuensi Hukum Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perjanjian

27 May

Di dalam melakukan suatu perjanjian, bila ada pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka ada konsekuensi hukum yang berlaku. Berikut penjelasannya.

a. Batal demi hukum

Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif  (Pasal 1320 KUH Perdata).

• Perihal tertentu
 Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal 1332 s/d 1335 KUH Perdata: “Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti   akan ada di kemudian hari”).
• Kausa yang halal
Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian (Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata:  “Untuk sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya kausa”).

b. Dapat dibatalkan

Yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata)

—• Asas Konsensualisme
Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.
• —Cakap Melakukan Perbuatan Hukum
Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.
Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah “pengampuan”.

c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan

Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya, yang  seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

d. Sanksi administratif

Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka hanya mengakibatkan sanksi administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontak tersebut. Misalnya,  suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak off shore loan.

 

—

 

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

27 May

Dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320. Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut.

1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.  Suatu hal tertentu;

4.  Suatu sebab yang halal.

—Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif  karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian (dapat dibatalkan).
—Syarat 3 dan 4disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian (batal demi hukum).

 

 

Jenis-jenis Perjanjian Dari Berbagai Segi

27 May

Hai semua 🙂

Di dalam ilmu hukum bisnis, terdapat beberapa jenis perjanjian ditinjau dari beberapa sudut pandang. Berikut ini penjelasannya.

—A. Perjanjian Menurut Sumbernya
—1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
—2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik;
—3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
—4. Perjanjian yang bersumber dari Hukum Acara;
5. —Perjanjian yang bersumber dari Hukum Publik.
—B. Perjanjian Menurut Namanya (1319 KUH Perdata)
—Ps 1319 KUH Perdata, perjanjian/kontrak menurut namanya :
1. Kontrak Nominaat (bernama)
Kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, misalnya jual-  beli, tukar-menukar, sewa-menyewa,   pinjam pakai, dll;
2. Kontrak Innominaat (tidak bernama)
Kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing,   franchise, production sharing, dll;
—C. Perjanjian Menurut Bentuknya (1320, 1682 KUH Perdata)
1. —Perjanjian Tertulis
Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada 2 macam perjanjian tertulis:
– Akta dibawah tangan :
   a. Tanpa keterlibatan pejabat umum;
   b. Waarmerken (didaftar);
   c. Dilegalisasi.
– Akta autentik (notariil).
2. —Perjanjian Tidak Tertulis (Lisan).
—D. Perjanjian Timbal Balik
—1. Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna
Selalu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu.
2. —Perjanjian Sepihak
Perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban bagi satu dari para pihak.
—E. Perjanjian Cuma-Cuma 

1. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contoh : hadiah dan pinjam pakai.

2. Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani

Perjanjian di samping prestasi pihak yang satu, senantiasa ada prestasi dari pihak lain.

—F. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya
1. —Perjanjian Kebendaan
Perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan. Contoh : Perjanjian pembebanan jaminan
2. —Perjanjian Obligatoir
Perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
—G. Perjanjian dari Aspek Larangannya (UU No.5/1999)
—UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , perjanjian yang dilarang :
1. Perjanjian oligopoli;
2. Perjanjian penetapan harga;
3. Perjanjian dengan harga yang berbeda;
4. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar;
5. Perjanjian bersyarat;
6. Perjanjian pembagian wilayah;
7. Perjanjian pemboikotan;
8. Perjanjian kartel;
9. Perjanjian trust;
10. Perjanjian oligopsoni;
11. Perjanjian integrasi vertikal;
12. Perjanjian tertutup;
13. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Pengertian dan Komponen COSO Framework

21 May

Kepanjangan dari COSO adalah Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO ini dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO terdiri atas 5 komponen:

1. Control environment

Tindakan atau kebijakan  manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang termasuk dalam control environment:

– Integrity and ethical values (integritas dan nilai etika)
– Commitment to competence (komitmen terhadap kompetensi)
– Board of Directors and audit committee (dewan komisaris dan komite audit)
– Management’s philosophy and operating style (filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi)
– Organizational structure (struktur organisasi)
– Human resource policies and procedures (kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya)
2. Risk assessment

Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam risk assessment:

Company-wide objectives (tujuan perusahaan secara keseluruhan)
Process-level objectives (tujuan di setiap tingkat proses)
Risk identification and analysis (indentifikasi risiko dan analisisnya)
Managing change (mengelola perubahan)
3. Control activities

Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern. Yang termasuk control activities:

Policies and procedures (kebijakan dan prosedur)
Security (application and network) –> (keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan)
Application change management (manajemen perubahan aplikasi)
Business continuity or backups (kelangsungan bisnis)
Outsourcing (memakai tenaga outsourcing)
4. Information and communication 

Tindakan untuk mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntablitas. Yang termasuk komponen ini adalah sebagai berikut.

Quality of information (kualitas informasi)
Effectiveness of communication (efektivitas komunikasi)
5. Monitoring

Peniilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Yang termasuk di dalam komponen ini, yakni:

On-going monitoring (pengawasan yang terus berlangsung)
Separate evaluations (evaluasi yang terpisah)
Reporting deficiencies (melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi)

Pengertian dan Macam-macam Simbiosis

21 May

Halo semua 🙂

Di post kali ini, saya akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain di mana mereka hidup berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. yaitu:

1. Simbiosis mutualisme

Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kedua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup ini mendapatkan keuntungan. Contohnya:

– Hubungan antara burung jalak dan kerbau

Burung jalak menempel di tubuh kerbau dan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Oleh karena itu, burung jalak mendapatkan keuntungan berupa makanan dan kerbau diuntungkan juga karena kutu-kutu yang mengganggu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak.

– Ganggang hijau biru dan jamur

Simbiosis antara ganggang hijau biru dan jamur membentuk lumut kerak.

2. Simbiosis komensalisme

Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara kedua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Misalnya:

– Hubungan antara ikan badut dan anemon laut

Ikan badut bersembunyi di anemon laut bila ia terancam akan dimakan oleh mangsanya. Ikan badut tidak akan hidup lama jika ia tidak berlindung di anemon laut. Dalam hal ini, ikan badut mendapatkan keuntungan berupa perlindungan, tapi anemon laut tidak merasa dirugikan akan kehadiran ikan badut.

– Hubungan antara daun sirih dan inangnya

Tumbuhan daun sirih adalah tumbuhan yang merambat. Tumbuhan ini akan merambat ke tumbuhan lain (inang). Tumbuhan sirih mendapat keuntungan karena menumpang hidup di inangnya, sedangkan inangnya tidak dirugikan karena tumbuhan daun sirih tidak mengambil makanan dari inangnya.

3. Simbiosis parasitisme

Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara kedua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lain mendapatkan kerugian. Contohnya:

– Hubungan antara kepala dan kutu rambut

Kutu rambut menghisap darah dari kepala manusia. Akibatnya, manusia mengalami gatal-gatal dan kulit kepala menjadi rusak karena menjadi tempat hidup kutu rambut. Kutu kepala mendapatkan keuntungan berupa makanan. Di sisi lain, manusia dirugikan karena kutu rambut mengambil makanan dari darah manusia.

– Hubungan antara tumbuhan tali putri dan inangnya

Tumbuhan tali putri yang tumbuhnya merambat menumpang hidup di inangnya. Tumbuhan ini mengambil makanan yang sudah difotosintesis tumbuhan inangnya. Oleh karena itu, tali putri mendapatkan keuntungan berupa makanan, sedangkan tumbuhan inangnya akan cepat mati karena makanannya selalu diserap oleh tali putri.

Sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat dimengerti.

Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

21 May

Hai semua 🙂 Di post kali ini, saya akan mengemukakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Oke kita langsung aja ya ke topik pembahasan. Secara sederhana, hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum publik dan hukum privat.

Hukum Publik

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik antara lain:

1. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

2. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum serta perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum Privat

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat antara lain:

1. Hukum Perdata

Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

2. Hukum Dagang

Peraturan yang mengatur hukum yang terkait dengan perdagangan.